Beranda Berita Terkini Fahri Hamzah: Terlalu Banyak Power-Power Liar Jadi Pengendali Kekuasaan di Eksekutif

Fahri Hamzah: Terlalu Banyak Power-Power Liar Jadi Pengendali Kekuasaan di Eksekutif

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah/foto: dok Gelora

FTNews, Jakarta— Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut, perlunya evaluasi terhadap sistem presidensial yang dinilainya terjadi banyak pergeseran. “Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensial bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di ranah eksekutif,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam Diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju’, baru baru ini.

Sebab, lanju Fahri, kekuasaan di eksekutif sering kali tidak solid. Misalnya terjadi persaingan antarkementerian, sehingga terlalu banyak power-power liar yang menjadi pengendali kekuasaan di eksekutif

“Sehingga anggota kabinet itu tidak solid antara kementerian yang harusnya bersatu karena beririsan malah saling mengiris, ini harus diakhiri,” sambungnya.

Maka dari itu, masa transisi pemerintahan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan mendukung pemerintahan yang baru demi masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Fahri juga memuji kebesaran jiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang lebih memilih untuk tidak bertengkar, serta melakukan rekonsialiasi politik usai dua kali pemilu yang berlangsung sengit, dan akan menciptakan sejarah transisi pemerintahan yang damai.

“Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini tetapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari pemimpin yang kemudian menyatukan kita,” kata Fahri.

Atas kebijaksanaan Jokowi tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei Poltracking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5 persen.

Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi, termasuk soal rekonsiliasi.

Karena itu, kata Fahri, ide keberlanjutan rekonsiliasi menjadi tema bangsa Indonesia ke depan. Maka saat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024, selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Transisi pemerintahan akan berjalan lancar tanpa hambatan karena rekonsiliasi dan konsolidasi telah terbangun dengan sangat baik,” kata Wakil Ketua DPR Periode 20214-2019.***

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini