Beranda Berita Terkini DPR: Pemilihan Komisioner KPU harus Semakin Ketat Telusuri Rekam Jejak Calon

DPR: Pemilihan Komisioner KPU harus Semakin Ketat Telusuri Rekam Jejak Calon

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dari Fraksi PAN. Foto: ig.guspardi.gaus

FTNews, Jakarta— Pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari sudah beberapa hari berlalu, namun perbincangan seputar kasus tersebut masih terjadi bahkan berkembang ke mana-mana, termasuk juga ikut disoroti perilaku para Komisioner KPU>

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatan, kasus ini harus menjadi evaluasi dalam penjaringan dan pemilihan Komisioner KPU ke depan.

“Ini adalah kejadian pertama yang dialami dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Proses penjaringan calon komisioner KPU harus semakin diperketat dengan menelusuri lebih detail rekam jejak para calon,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam keterangannya, Senin (8/7/2024), dilansir dpr.go.id

Lebih lanjut, ia meminta proses pemilihan calon Komisioner KPU harus betul-betul memperhatikan setiap aspek rekam jejak, khususnya dari masa penjaringan yang dilakukan panitia seleksi (pansel) bentukan Pemerintah.

“Saat penjaringan komisioner KPU kan, calon dipilih oleh tim pansel yang dibuat Pemerintah. Lalu diserahkan ke DPR untuk dipilih melalui fit and proper test. Nah kasus asusila kaya gini baru sekali ini terjadi.”

“Ini jadi pelajaran buat kita bersama. Bahwa dalam penjaringan calon, tidak cukup hanya dengan memperhatikan kemampuan dalam UU, kemampuan terkait kepemiluan dan sebagainya, tapi perlu juga ditelusuri rekam jejak yang bersangkutan termasuk dari sisi etikanya. Jadi perlu dikuliti lebih mendalam lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, Guspardi meminta KPU untuk memperkuat mekanisme internal agar tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran etika ataupun kasus hukum. “Kami mendorong KPU untuk memperkuat mekanisme internal guna mencegah pelanggaran kode etik di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” imbaunya.

Dia juga mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi tegas untuk memberhentikan Ketua KPU RI yang melanggar etika. Menurut Guspardi, DKPP telah melakukan fungsi check and balance-nya dengan baik.***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini