ftnews.co.id, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya akan mendorong dana penyelenggara Pemilu 2024 agar disetujui oleh Menteri Keuangan RI.
â€Tentu akan di-endorse oleh komisi 2 DPR RI agar seluruh fungsi kepemiluan dan tahapan yang sudah kita rancang itu bisa berjalan dengan baik karena tidak mungkin berjalan dengan baik Kalau anggarannya nggak ada,†kata Rifqi di sela RDP Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Senin (29/5).
Dikatakan Rifqi, beberapa di antaranya yang masih menjadi sorotannya adalah adalah anggaran Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), yang menurutnya hingga kini anggarannya masih kosong.
â€Bagi kami itu penting karena ada beberapa hal yang keberadaannya ada tapi kemudian anggarannya masih kosong, itu PPLN petugas pemungutan luar negeri gitu,” kata Arifqi.
“Kemudian tadi Bawaslu juga menyinggung tentang Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu kepolisian dan Kejaksaan yang juga anggarannya masih belum disetujui oleh Menteri Keuangan,†sambungnya.
Lebih lanjut, Rifqi mengungkapkan bahwa tim pemeriksa daerah yang membantu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan pelanggaran etik penyelenggara di daerah juga sampai saat ini belum jelas honornya.
