ftnews.co.id, Jakarta – Pelaksanaan Pemilu 2024 membutuhkan sarana dan prasarana. Salah satunya gudang logistik. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Gedung Olahraga (GOR) sebagai gudang logistik untuk Pemilu 2024 medatang.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah, memastikan bahwa semua GOR dapat digunakan sebagai lokasi penyimpanan logistik.
“Ya, semua GOR, kecuali yang sedang dalam tahap revitalisasi. Tahun ini ada 11 GOR yang sedang direvitalisasi,” kata Andri di Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
Sebelum Andri mengaku juga telah melakukan survei bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI untuk menentukan GOR mana yang akan digunakan sebagai gudang logistik.
“Jadi, semua GOR yang direkomendasikan oleh KPU, yang menurut KPU dapat digunakan, akan kita sediakan,” ungkapnya.
Hanya Saja, untuk GOR yang sedang dalam tahap revitalisasi tidak dapat digunakan. Saat ini, ada sekitar 11 bangunan GOR yang sedang dalam proses revitalisasi, termasuk pembangunan baru.
Andri menjelaskan, di Jakarta Timur, ada 4 GOR yang diperbarui. Di Jakarta Selatan, ada 4 GOR, dan di Jakarta Pusat, ada 3 GOR.
Untuk untuk GOR yang tidak dapat digunakan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan lokasi pengganti. Salah satunya, GORdi Mampang yang saat ini sedang dalam tahappembangunan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk melihat apakah ada aset milik Pemerintah Provinsi yang bisa digunakan untuk logistik KPU,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mencari aset milik Pemerintah Provinsi untuk dijadikan gudang logistik. Langkah ini diambil karena KPU belum memiliki gudang logistik yang memadai untuk Pemilu 2024 di wilayah Jakarta.
Kekurangan gudang logistik ini telah disampaikan dalam pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada 19 Juni 2023. Dengan adanya gudang logistik yang memadai, KPU yakin akan mempermudah transisi logistik setelah pemungutan suara.
“Kami membahas gudang logistik karena di DKI ini, tahapan Pemilu dan Pilkada bersamaan, dan kami berfokus pada bagaimana transisi logistik setelah pemungutan suara dan menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2024,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata.
Wahyu menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah menawarkan beberapa opsi lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan gudang logistik. Secara total, KPU memerlukan gudang logistik seluas 8 ribu meter persegi.
“Kami sudah memiliki beberapa opsi, yang berukuran besar. Pertama, kami akan mencoba memantau gudang penyimpanan di DKI,” jelasnya.
Namun, tentu saja, luasannya tidak akan terpusat hanya pada satu lokasi. Aset milik daerah akan digunakan di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Jakarta.
“Setidaknya, kami memerlukan 8 ribu meter persegi. Ini bisa menjadi satu tempat atau tersebar di beberapa tempat di kabupaten dan kota. Intinya, kami memerlukan gudang sebesar itu untuk memudahkan transisi logistik antara pemilu dan pemilihan,” tambahnya.*
