FTNews, Jakarta— Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, sebanyak 138 dari 580 yang diproyeksikan menjadi anggota DPR terindikasi terhubung dengan dinasti politik.
Hal itu disampaikan dalam “Peluncuran Dashboard ‘Parlemen Kita’ dan Talkshow Anggota Legislatif Muda Terpilih” di Senayan, baru-baru ini. Demikian dikutip dari rumahpemilu.org
“Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik, seperti anggota DPR petahana atau pejabat eksekutif seperti pimpinan daerah,” ujar Arya.
Arya memaparkan, dari 138 calon yang terindikasi terasosiasi dinasti politik, calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati peringkat pertama terbanyak dengan 30 orang.
Disusul Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 27 legislator, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 23 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 22 calon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12 legislator. Sementara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing 9 legislator, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6 legislator.
Lebih lanjut Arya memaparkan, 53 legislator merupakan anak pejabat politik, disusul istri pejabat sebanyak 30 calon. Kemudian adik pejabat sebanyak 20 lagislator, suami pejabat 10 legislator, kakak dan keponakan pejabat masing-masing 7 calon, sisanya 11 calon merupakan kategori kerabat lainnya.
“Meskipun representasi caleg perempuan terpilih meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya, tetapi ada indikasi 45,67% dari 127 caleg perempuan terasosiasi dengan dinasti politik,” terangnya.
Pada proyeksi caleg perempuan, CSIS menemukan sebanyak 58 dari 127 caleg perempuan terkait dengan dinasti politik. PDIP menjadi partai dengan caleg perempuan yang terasosiasi dengan dinasti politik terbanyak dengan 16 dari 27 legislator perempuan.
Partai Gerindra 11 dari 19 caleg perempuan dan Partai Nasdem 12 dari 21 calon legislator perempuan terkait dengan dinasti politik.
“Hanya 69 caleg perempuan yang tidak terasosiasi dengan partai politik,” pungkasnya.***
