FTNews, Jakarta— Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda tidak ingin praktik politik uang terjadi lagi pada Pilkada 2024. Untuk mencegah hal tersebut, Bawaslu memiliki beberapa strategi yang salah satunya dengan cara perkuat jajaran petugas pengawasan di Bawaslu.
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan regulasi pengawasan menjadi kunci untuk memperkuat kinerja pengawasan. “Lalu perkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang,” katanya dalam Forum Group Discussion Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memperkuat Demokrasi, dilansir Bawaslu.
Koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi ini menambahkan, Bawaslu terus melakukan sosialisasi yang masif tentang bahaya pelanggaran politik uang. Tidak saja memperkuat kesadaran masyarakat soal sanksi hukumnya, namun dampaknya yang bisa menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi hasil kontestasi pemilu.
“Maka aturan main demokrasi seperti undang-undang tentang pemilu dan pemilihan perlu diperkuat lagi supaya mempersempit peluang terjadinya praktek politik uang,” tuturnya.
Dikatakan Herwyn, salah satu upaya Bawaslu yang terus dilakukan untuk tekan politik uang hingga saat ini yaitu, Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang (APU). Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif.
”Adapun tujuan dari anti politik uang untuk mendidik pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” ungkapnya.***
