FTNews, Jakarta— Korupsi merupakan kejahatan sistemik sehingga penanggulangannya membutuhkan kebijakan yang menyeluruh. Termasuk di antaranya memberikan efek jera kepada pejabat public yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakan LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” tegas Capres Prabowo Subianto dalam acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.
Ia menegaskan, korupsi merusak kehidupan bangsa dan negara serta membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar karena tidak mampu memitigasi korupsi.
“Apa yang disampaikan Pimpinan KPK relevan dan kita memahaminya,” ucap Prabowo sembari menambahkan, manakala dirinya dan Gibran kelak menerima mandat dari rakyat, ia akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh, total.
Pendekatan yang sudah dilakukan selama ini sudah benar, yakni, pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan. Itu semua sudah benar dan harus ditingkatkan.
Namun demikian, ujarnya, dirinya memandang dari segi sistemik dan realistic.
“Jadi menurut pandangan saya, kita harus secara realitis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” ujarnya.
Contoh hakim di negara-negara maju. “Hakim di negara-negara yang maju, ini yang harus kita pelajari, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila sakit, minta berhenti, atau meninggal.”
“Itu di Amerika, Inggris. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya besar, lebih besar dari Perdana Menteri. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali,” jelas Prabowo.
Ini yang dimaksud pendekatan sistemik dan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilanya harus sesuai.
“Sekarang, direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari Dirjen-Dirjen, dari Menteri-Menteri yang memegang anggaran triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya,” kata Prabowo.
Jadi, kata Prabowo kembali menekankan, perbaiki kualitas hidup serta tingkatkan gaji-gaji semua penyelenggara negara.
“Kita mampu! Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara mampu bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya. Kita jamin kuliatas hidupnya dengan berbagai system, dengan demikian kita tegakkan semua Undang Undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu menunggu delik pengaduan,” tegasnya.
Teladan Pemimpin
Selain sistemik dan realistic, Prabowo juga menegaskan tentang pentingnya teladan pemimpin. Political will dimulai dari pemimpin maka bawahan dan lainnya akan mengikuti.
“Pengalaman saya di tentara kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya bisa lebih jelek lagi. Jadi kita selalu memimpin, memberi contoh memimpin dari depan transparan. Walaupun mungkin berat,” ujarnya.
“Intinya adalah pendekatan sistemik, perbaiki sistemnya. Dengan political wil kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita,” tandasnya.
Korupsi bisa merusak Indonesia, bisa menggagalkan Indonesia menjadi negara maju. “Negara kita sangat kaya, sangat potensial, sangat sangat mungkin melompak menjadi negara yang hebat,” tegasnya.***
