FTNews, Jakarta— Bawaslu sedang mempersiapkan data rekam jejak dan profil pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, data ini sebagai potret pengawasan Pemilu sekaligus pertanggungjawaban kelembagaan, kinerja, dan upaya melakukan pembinaan.
“Bawaslu tidak sekadar melakukan pengawasan Pemilu 2024, tetapi juga mempertanggungjawabkannya, sehingga kita tidak berjalan tanpa arah. Ibarat petualang yang perlu logistik, bagi Bawaslu logistik itu adalah data. Data ini termasuk digunakan untuk evaluasi kinerja atas kegiatan (kerja) yang telah dilaksanakan,” katanya saat membuka Rapat Peningkatan Kapasitas Input Data untuk Penyelenggara Pemilu Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta, dilansir laman Bawaslu RI.
Kepada peserta yang merupakan staf SDM atau operator penginputan data dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Herwyn menegaskan, data diperlukan jajaran pengawas Pemilu dalam membuat transparansi kelembagaan sekaligus memacu kinerja.
“Tanpa data kita tidak bisa bertindak dan kehilangan arah. Untuk itu, pertama yang perlu dipersiapkan adalah fungsi dan manfaat data. Ke depan kita akan melakukan kebijakan seperti akan menentukan data digunakan sebagai ‘profiling’ seluruh jajaran. Misalnya data dari hasil seleksi itu ada hasil psikologi dan kesehatan. Jadi data ini akan menjadi profil pengawas Pemilu,” jelas dia.
Doktor ilmu lingkungan hidup yang mengambil penelitian disertasi terkait dengan topik green election ini menambahkan, hal tersebut sebagai pengembangan Sistem Informasi Pengawas Pemilu yang berisi profil dan rekam jejak.
“Nantinya itu bisa diambil dari hasil rekrutmen, sehingga apabila terjadi pergantian antar-waktu (PAW) maka sudah ada data profil dan rekam jejaknya. Saat ini akan ada tiga PAW untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan putusan pemberhentian dari DKPP. Sebagian Data yang ada juga akan dipergunakan sebagai informasi yang akan ditampilkan kepada publik sebagai potret pengawas pemilu,” tutur mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini.
Lelaki kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara ini bercerita, hasil perekrutan Bawaslu seperti hasil tes tertulis, wawancara, psikologi dapat diketahui kemampuan seseorang tersebut. “Kita mengetahui apakah kompetensinya dalam pemahaman kepemiluan, kepengawasan Pemilu termasuk kebugaran fisik dan psikologi perilaku kerja yang mempengaruhi kinerja dan integritas pengawas pemilu.”
“Ini akan kita lakukan beriringan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan personil atas indikator kekurangannya sehingga bisa terukur dan sistematis,” ucapnya.
Nantinya, dia melanjutkan, bakal ada ada key performance indicator (IKP) bagi jajaran pengawas Pemilu. “Harapannya ke depan, Kita akan publikasikan kerja-kerja kelembagaan juga publikasikan kinerjanya melakukan apa saja.”
Dirinya berharap, setiap orang jajaran pengawas Pemilu mempunyai informasi kinerja ke publik agar trasnparan dan kelihatan bekerja sebagai bagian dari akuntabilitas publik. “Tugas Bapak/Ibu untuk memasukkan data tersebut dalam sistem informasi untuk kami lakukan pembinaan apakah berkaitan reward atau funishment,” ujarnya.***
