Bawaslu Minta KPU Klarifikasi Soal Data Bocor Bukan DPT

FTNews, Jakarta — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi isu kebocoran data pemilih bukan bersumber data daftar pemilih tetap (DPT) yang diberikan KPU kepada Bawaslu.

Bagja menepis salah satu pernyataan — data pemilih tersebut diberikan KPU kepada Bawaslu. Dia menilai informasi itu benar kalau data pemilih yang diduga dibocorkan itu data DPT yang diberikan KPU kepada Bawaslu.

“Padahal, data yang diberikan KPU ke Bawaslu hanya by name by address. Tanpa ada NIK (nomor induk kependudukan) dan KK (kartu keluarga),” kata Bagja, di Jakarta.

Dia menyatakan, data pemilih yang diberikan KPU kepada Bawaslu diberikan setelah (penetapan) DPT.

“Jangan Bawaslu diikutkan. Silon saja kami tak punya akses. Oleh karena itu, KPU harus berhati-hati terhadap data yang dipunya,” ujar Bagja.

Bawaslu sendiri, lanjutnya, hingga kini belum menerima laporan atau aduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan kebocoran data pemilih tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan (dugaan pelanggaran) dari masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu,” kata dia.

Bagja mengungkapkan, DPT adalah hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh KPU dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Setelah itu, lanjutnya, data tersebut mengalami penyempurnaan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHb).

“Nah bisa nanti dilihat apakah itu DP4 atau DPT. Salinan DPS sudah diumumkan tiap kelurahan/desa oleh PPS yang tak mencantumkan NIK,” tegasnya.

Kalau ada NIK-nya, jelas Bagja, berarti bukan data yang diberikan kepada Bawaslu atau peserta pemilu.

“Karena itu, kami mewanti-wanti KPU untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk mengecek tempat penyimpanan data sudah baik atau ada kemungkinan bocor,” ujarnya.***