FTNews, Jakarta— Bawaslu dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bahas strategi keamanan nasional untuk antisipasi konflik. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjadi potensi kerawanan dalam Pilkada serentak 2024.
“Isi-isi krusial saat ini menjadi potensi yang rawan dalam hal keamanan nasional, seperti penggunaan SARA, Netralitas ASN hingga konteks keserentakan Pemilu dan Pemilihan,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam FGD Telaahan Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Dia mengatakan konflik-konflik yang terjadi menjadi memanas dan dapat terjadi perpecahan di masyarakat. “Penggunaan SARA dalam media sosial berdampak buruk hingga ke perpecahan bagi daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah yang rawan seperti Papua dan Madura,” ungkap Bagja.
Bagja mengatakan selain isu SARA, jarak antara pemilu dan pemilihan perlu diperhatikan agar lebih partisipatif. “Selain isu krusial, kita juga perlu memperhatikan faktor jarak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada seharusnya lebih dari satu tahun mungkin dua tahun agar lebih efektif dan partisipatif,” ucapnya.***
