ftnews.co.id, Tulungagung – Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengambil langkah antisipasi potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) kepada perangkat desa. Pencegahan kecurang ini terutama terhadap lima mantan kepala desa (kades) yang maju dalam pemilihan legislatif (Pileg).
Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung Suyitno Arman, lima mantan kades yang ikut Pileg dinilai masih memiliki pengaruh kuat ke para pengkat desa yang pernah menjadi anak buahnya. Hal ini dapat berpotensi mendulang suara.
“Ke lima kades yang ikut dalam pileg 2024 tentu menjadikan atensi pengawasan bagi Bawaslu. Khususnya terkait kerawanan penyelenggaraan pemilu,” kata Suyino, Kamis (19/10/2023).
Dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa kapala desa, pejabat struktural, pejabat fungsional dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota parpol, ikut berkampanye atau membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
Menurut Suyitno, UU tersebut harus menjadi perhatian bagi perangkat desa. Karena jika sampai ikut dalam kampanye atau aturan yang dilanggar dalam UU tersebut mereka akan diancam mendapatkan sanksi.
“Mantan kades tidak bisa kena sanksi, yang bisa kena adalah perangkat desa yang ikut berkampanye atau membuat kebijakan yang merugikan dan atau menguntungkan peserta pemilu,†papar Suyitno.
Lebih lanjut Suyitno mengatakan, prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian menjadi alasan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum kecurangan politik terjadi.
Hal ini, kata Suyitno, karena sebagai mantan kepala desa para caleg tersebut diduga masih memiliki pengaruh kuat ke para perangkat yang pernah menjadi anak buahnya.
Suyitno menyebutkan, lima kades yang maju dalam Pileg 2024 antara lain Kades Tanjungsari, Betak, Ngubalan, Sambidoplang dan Kades di Kecamatan Pucanglaban. Sedangkan kades yang ikut Pileg telah mengundurkan diri dari Kades Besole.
