Bagja: Bawaslu tak ‘Pandang Bulu’ Tindak Politisasi SARA dan Politik Uang

FTNews, Jakarta — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pihaknya tak ‘pandang bulu’ akan menindak peserta Pemilu 2024 atau tim suksesnya yang melakukan politisasi SARA dan politik uang (Money Politic).

“Karena itu, kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama,” kata Bagja, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menurut dia, sekelas menteri atau pejabat publik apapun yang berlatarbelakang politisi, menjadi objek pengawasan Bawaslu, apabila yang bersangkutan melakukan atau mendukung kampanye salah satu peserta pemilu.

“Jadi apabila pejabat publik atau menteri sekalipun yang berlatarbelakang politisi mencalonkan atau mendukung salah satu paslon dalam pemilu, menjadi objek pengawasan Bawaslu,” kata Bagja.

Bagja menyadari di masyarakat pastinya ada perbedaan sikap dalam pilihan politik, tapi jangan sampai dibawa perbedaan tersebut sampai ‘akhirat’.

Dia juga berharap segala bentuk pemberian uang dengan menyuruh memilih calon tertentu tidak dianggap sebagai keberkahan.

Di samping itu, Ketua Bawaslu menegaskan posisi Bawaslu, yang dalam melakukan pengawasan pemilu tidak ‘pandang bulu’.

Jauh sebelum kampanye praktik bagi-bagi sembako dari paslon dan caleg sudah marak dilakukan.

Dari pantauan FTNews sendiri hampir semua paslon dan tim suksesnya di lapangan membagi-bagi sembako gratis. Bahkan, ada sejumlah caleg yang membuat angket atau survei dengan googleform, yang mengiming-imingi diberikan sejumlah nilai uang bila sudah mengisi angket tersebut.

Seperti yang FTNews dapati ada caleg DPRD DKI Jakarta dari salah satu partai pengusung capres dan cawapres Anies-Cak Imin daerah pemilihan 5 Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, dan Kramat Jati. Angket tersebut terdiri dari dua pertanyaan.

Dua pertanyaan tersebut menggiring responden selain memilih caleg yang bersangkutan, kedua memilih salah satu paslon Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.

Yang jelas ini salah satu cara atau jurus yang diyakini dilakukan hampir semua caleg, minimal dari satu partai atau sejumlah partai koalisi dari pendukung paslon Presiden dan wakil presiden mendatang.

Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digitalnya terkait kepemiluan. Tujuannya agar masyarakat tidak begitu saja percaya terhadap berita hoaks yang ada.

“Saya mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak percaya begitu saja apalagi ikut andil menyebarkan berita hoaks pemilu,” terangnya.

Kabarhakam Polri Komjen Pol. Fadil Imran yang meneruskan amanat Kapolri berharap adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.***