FTNews, Jakarta — Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali pernyataannya dalam ‘Debat Capres 2024’ menyebut ingin mengembalikan negara Indonesia sebagai negara hukum.
Anies menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara di negeri tercinta ini dengan menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi.
“Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua,” jelas Anies, Selasa (12/12/2023) malam.
Anies menilai selama ini Indonesia cenderung sebagai negara kekuasaan. Buktinya, yang terjadi di lapangan banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan penguasa dan penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Kondisi ini, tegas Anies, yang membuat Indonesia bukan menjadi negara hukum, melainkan negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa.
“Apakah ini akan diteruskan? Bagi saya tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” ujar Anies.
Anies berjanji akan mendedikasikan dirinya kelak memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum kepada siapa saja. “Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai panglima paling tinggi.”
Mengapa korupsi masih jalan terus? Selain itu, kata Anies, karena hukum belum ditempatkan pada posisi tertinggi sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia tidak pernah tuntas. Ke depan, Indonesia tak lagi boleh berada di persimpangan jalan terkait pemberantasan korupsi.
“Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia kita semua bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas, pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik dan kita menjunjung etika,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.***
