Wacana Pilkada via DPRD, Ahok: Rakyat Cuma Jadi Penonton! Deal-dealan Sama Ketum Parpol, Bisa Pake Duit Juga!
FTNews, Jakarta— Wacana Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD semakin menguat di kalangan elite partai. Namun masyarakat yang menentang hal itu tak kurang kecang menyuarakan. Itu dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Apalagi juga ada anggapan system itu membuka peluang pemerintah pusat melalui parpol mengendalikan DPRD.
Untuk diketahui, system pemilihan langsung Pilkada dimulai tahun 2005, sebelumnya Pilkada melalui DPRD. Nah wacana yang beberapa waktu lalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto membahas tentang dikembalikannya Pilkada via DPRD.
Sejauh ini belum ada lagi kabar terbaru terkait itu. Yang jelas revisi UU Pilkada masih di Baleg DPR dan itu masuk dalam Prolegnas Prioritas.
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menentang keras usulan dikembalikannya Pilkada ke pangkuan DPRD. Sikap menetang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini bukan hal yang baru. Karena hal itu telah disuarakannya pada 2014 lalu, saat wacana Pilkada via DPRD menguat bahkan sempat disahkan menjadi UU dimasa Presiden SBY namun kemudian dibatalkan Presiden Joko Widodo pada 2015.
Gara-gara itu juga Ahok yang pada masa itu adalah kader Partai Gerindra keluar dari partainya yang menjadi pengusung utama Pilkada via DPRD.
Saat ini wacana yang sama Kembali melejit. Seperti dulu, kali ini pun disuarakan oleh Prabowo Subianto, Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
Sikap Ahok pun masih sama dengan 10 tahun lalu, menetang keras. Ahok menilai, pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD membuat masyarakat hanya menjadi penonton.
“Kan dari dulu saya tolak,” tegasnya saat menghadiri kegiatan Bentang Harapan JakASA di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
“Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli,” lanjut dia, dikutip dari gesuri.
Menurutnya, rakyat hanya menyaksikan antara elite politik, jika gubernur dipilih DPRD. Ia mengungkapkan, jika menerapkan skema tersebut, elite parpol akan semakin melanggengkan praktik politik uang.
Di satu sisi, agar berjalan sesuai keinginan penguasa, anggota DPRD akan disuap atau diancam untuk memilih gubernur yang sesuai elite parpol.
“Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur, atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok (saat) zaman orde baru,” urai Ahok.***
