Mengapa Pasangan yang Diendorse Jokowi-Prabowo Kalah? Ini Analisa Denny JA
FTNews, Jakarta— Mengapa pasangan yang diendorse Jokowi-Prabowo, Ridwan Kamil-Suswono, kalah? Pernyataan ini membingungkan sebagian pihak. Ada macam-macam analisanya. Mulai dari kondisi internal paslon nomor urut 1, mesin partai KIM yang tidak maksimal, dan lain-lain.
Tapi pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA punya analisa sendiri. Dia juga mengakui, kekalahan paslon RK-Suswono cukup menghentak.
“Apakah pengaruh kedua tokoh besar ini mulai pudar?”
“Jawabannya, yang menentukan kemenangan itu bukan endorsement, melainkan bekerjanya mesin politik,” tulis Denny JA di akun FaceBook-nya.
Menurutnya, pada hari-hari terakhir, mesin politik pendukung Jokowi lebih fokus ke Jawa Tengah. Di sana, calon gubernur dukungan Jokowi mengalahkan kandidat PDIP di kandang banteng dengan selisih yang signifikan, di atas 10 persen.
Mesin itu bekerja luar biasa efektif, menggeser prediksi survei yang sebelumnya menunjukkan kemenangan tipis bagi cagub PDIP (dalam batas margin of error, survei Kompas dan SMRC).
Begitu pula di Banten. Mesin politik pendukung Prabowo lebih terkonsentrasi di sana, membantu kemenangan Andra Soni dengan margin yang besar.
Ini juga berujung pada hasil yang spektakuler. Di aneka survei sebelumnya, Airin unggul cukup jauh. Tapi di hari pencoblosan, hasilnya berbalik. Ini pasti kerja mesin politik yang perkasa.
Jika Pilkada Jakarta berlanjut ke putaran kedua, tulisnya, mesin politik Jokowi dan Prabowo potensial sepenuhnya diarahkan ke Jakarta. Ini akan menciptakan tantangan besar bagi Pramono-Rano.
“Mesin politik adalah arus bawah samudra; ia bisa tak terlihat di permukaan, tapi kekuatannya mampu mengubah arah kapal. Jika Jakarta menuju putaran kedua, arus ini akan menyulitkan Pramono-Rano.”
Tapi jika Pilkada Jakarta hanya satu putaran, atau dua putaran tapi dimenangkan oleh cagub PDIP, Pramono-Rano, maka politik nasional akan lebih dinamis.
PDIP selaku partai oposisi, juga Anies Baswedan, menemukan basis teritori yang strategis untuk ekspos politik berikutnya, termasuk untuk Pilpres 2029.***
