Melkiades Laka Lena: Dilarang Memainkan Politik Identitas di Pilkada NTT!
FTNews — Peringatan keras untuk para kandidat Golkar agar tidak memainkan politik identitas dalam Pilkada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menghebuskan isu suku dan agama dilarang dilakukan.
Hal ini ditegaskan Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam forum Rapat Koordinasi bersama para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta para Ketua, Sekretaris dan Ketua Bapilu DPD II Golkar Kota dan Kabupaten se NTT, dilansir Golkar Indonesia.
“Saya meyakini bahwa politik identitas ini sudah tidak berlaku lagi di NTT. Sudah terbukti dan saya alami sendiri selama mengikuti Pemliu legislatif sejak tahun 2019,” sebut Melki Laka Lena.
Itu pasalnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengingatkan seluruh bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah se-NTT dari Partai Golkar, untuk tidak perlu membicarakan, apalagi terganggu dengan issue suku, agama dan ras.
Dia lebih mengajak untuk konsentrasi dan fokus pada program kerja yang akan dikerjakan bagi rakyat.
“Mari kita menjalani proses politik ini dengan suasana hati menyenangkan, dan penuh edukatif. Dan yang paling penting adalah tidak perlu bicara isue suku dan agama. Isue politik identitas ini tidak laku lagi. Hasil Pileg sudah tegaskan bahwa isue ini tidak laku lagi hari ini di NTT. Tapi mari kita konsisten fokus ke program kerja dan apa yang akan dibuat untuk daerah,” tegasnya.
Melki Laka Lena, calon Gubernur NTT dari Golkar ini menegaskan, politik elektoral di NTT saat ini makin sehat karena politisasi suku dan agama sudah tidak laku lagi.
“Artinya, siapa yang berkeringat dan bekerja untuk rakyat, dia pasti akan menang. Jadi saya berharap benar kita tidak lagi terjebak dengan politik identitas ini. Tunjukkan kepada rakyat apa yang sudah dan akan kita kerjakan,” ujarnya.
Disebutkan Melk, Partai Golkar selalu mengedepankan hasil survei untuk memotret elektabilitas kandidat.
“Survey adalah salah satu penentu penting sebelum DPP Partai Golkar mengeluarkan SK bagi cakada dan cawakada. Survei ini wajib dan mutlak diikuti. Di Golkar juga tidak ada mahar politik. Tidak bayar kursi. Tapi calon hanya gotong royong cek elektabilitas kita dengan membayar lembaga survei. Tidak ada karpet merah. Hasil survei pun akan disampaikan apa adanya,” ujarnya.
Melki Laka Lena mengatakan, DPP Partai Golkar akan memutuskan calon kepala daerah dan wakil setelah survei kedua.
“Survei kedua ini akan dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Voxpol Center Research & Consulting. Hasil ini yang digunakan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi para bakal calon. Minggu pertama Agustus sudah ada SK dari DPP,” ucap Melki.***
