Thomas Djiwandono Apresiasi Pengalokasian Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran
FTNews, Jakarta— Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Tim Sinkronisasi dan Pemerintah sudah punya kesepahaman dalam pengalokasian anggaran untuk melaksanakan program-program pemerintahan selanjutnya di tahun 2025 nanti.
Hal tersebut disampaikannya pada dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Menurutnya, Tim Sinkronisasi dan Pemerintah sudah punya kesepahaman dalam pengalokasian anggaran untuk melaksanakan program-program pemerintahan selanjutnya di tahun 2025 nanti.
“Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN yang tadi. 71 T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik,” ujar Thomas.
“Tadi Ibu Menteri Keuangan mengatakan, kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap.”
“Kuncinya bertahap tapi tentunya dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Dan tentunya, kita ingin mencapai target 100 persen ya secepat mungkin dengan pinsip bahw postur fiskal menjadi prinsip utama,” katanya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Perwakilan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Budi Satrio Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Pertumbuhan Ekonomi 2025
Sementara itu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025, diperkirakan akan berada di kisaran 5,1% – 5,5%.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat dan investasi yang diperkirakan akan meningkat melalui dukungan reformasi struktural.
“Defisit fiskal di RAPBN di angka 2,29% – 2,82% PDB untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Airlangga, dilansir keterangan pers Kemenko Perekonomian.
Pasca pandemi Covid-19, kinerja Makro Fiskal terus menunjukkan kondisi yang baik. Rasio perpajakan konsisten tumbuh dua digit sejak tahun 2022 dan defisit fiskal terjaga dibawah 3% PDB sejak tahun 2022.
Rasio utang tetap terjaga di bawah 40% PDB dan diikuti dengan Keseimbangan Primer tahun 2023 yang kembali surplus, dimana surplus Keseimbangan Primer terakhir terjadi pada tahun 2011.
Peringkat Daya Saing Indonesia tahun 2024 juga mengalami kenaikan signifikan, melesat 7 peringkat dari peringkat ke-34 di 2023 menjadi ke-27 di 2024.
Perbaikan peringkat tersebut didorong kenaikan hampir seluruh komponen pembentuk yakni pada komponen Government Efficiency, Business Efficiency, dan Economic Performance. Meski demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi berbagai tantangan regional maupun global melalui sejumlah kebijakan strategis.
“Dari indikator tersebut, kami optimis bahwa kita bisa menjaga keseluruhan, berbagai rasio baik itu pajak, keseimbangan primer, defisit budget maupun hutang. Dan tentunya Indonesia dalam proses masuk menjadi anggota OECD berkat leadership dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, ini kita sangat dihormati dalam pergaulan negara-negara di tingkat global,” pungkas Menko Airlangga.***
