Soal Film Dirty Vote, Airlangga Secara Tegas Sebut: Itu Black Campaign

FTNews — Di tengah masa tenang kampanye Pemilu 2024, bangsa ini dikejutkan dengan munculnya film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang menarasikan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun angkat bicara dengan menyebut munculnya film tersebut disetting pihak tertentu dan termasuk itu bentuk kampanye hitam (black campaign) ditengah-tengah masa tenang.

“Itu black campaign, ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin. Ya artinya kan namanya juga black movie. Pas minggu tenang akhir-akhir ini,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

Airlangga mengaku pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak terganggu dengam film Dirty Vote.

Airlangga pun meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024, jangan terganggu dengan film tersebut. “Ya yang penting tanggal 14 masyarakat perlu nyoblos,” ujarnya.

Airlangga mengingatkan semua pihak tak memperkeruh suasana pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dia menyebut Indonesia negara demokrasi terbesar sesudah Amerika Serikat dan India.

“Jadi ya kita dorong saja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu,” ujar Airlangga.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman angkat bicara soal film dokumenter “Dirty Vote”.

Habiburokhkan mengatakan, film Dirty Bote berisi fitnah. Dia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

Narasi kebencian dan fitnah

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut menyoroti desain kecurangan pemilu yang dinilai dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia.

Selain itu, film ini mempunyai narasumber dari tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Melalui film tersebut ketiga pakar hukum tata negara secara bergantian dengan bersama menjelaskan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai kecurangan pemilu. Film tersebut juga berisi tentang kekuasaan yang disalahgunakan.

Sebagai informasi, Dandhy Dwi Laksono merupakan sutradara yang telah berpengalaman membuat film dokumenter sejenis. Sebelumnya, Dandhy pernah merilis film dokumenter viral bertajuk “Sexy Killers”.***