FTNews — Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) RI mengagendakan sidang aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam surat panggilan DKPP RI kepada advokat yang menjadi kuasa hukum Irman, Nomor:128/PS.DKPP/SET-04/I/2024, disebutkan sidang akan dilakukan pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB.
“Sidang itu terkait dicoret-nya nama calon anggota DPD RI Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (DCT),” kata juru bicara Irman Gusman Center (IGC) Izwaryani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Agenda sidang adalah mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu dan mendengarkan keterangan pihak terkait/saksi.
Izwaryani mengatakan, pihaknya akan menyampaikan soal penolakan KPU RI terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sehingga mereka mengadukan KPU RI dengan dugaan melakukan pelanggaran kode etik berat.
Kuasa hukum Irman Gusman melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Komisioner KPU atas sumpah janji, disertai beberapa asas dalam kode etik penyelenggara pemilu, seperti asas mandiri, adil, kepastian hukum, profesional, akuntabel dan beberapa asas lainnya.
Sanksi atas tindakan pelanggaran sumpah janji ini adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf b UU Pemilu 7/2017.
Menurut Izwaryani, langkah ini ditempuh Irman Gusman tidak semata karena kepentingan dia dalam Pemilu DPD RI saja.
Namun, lanjut dia, langkah Irman ini untuk membongkar dan menghentikan praktik zalim atau kesewenang-wenangan yang telah dilakukan berkali-kali oleh KPU.
“Jadi tujuan dari pengaduan perkara ini adalah membersihkan pemilu kita dari praktik-praktik kotor yang mencemari integritas pemilu kita tahun 2024,” katanya menegaskan.
Dalam perkara pencoretan nama Irman Gusman dari DCT Pemilu DPD 2024, KPU yang tidak mau menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan itu meminta KPU memasukkan lagi nama Irman Gusman dalam DCT.
Irman Gusman juga telah mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Irman memohon agar Presiden meminta KPU menjalankan putusan PTUN Jakarta.
Irman menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa dalam sengketa pemilu, keputusan PTUN bersifat final dan mengikat. Selain itu, pihak Bawaslu juga telah mengingatkan KPU agar menjalankan putusan PTUN Jakarta tersebut.***
