Keberadaaan IKN Merupakan Bentuk Keberpihakan Negara pada Kalimantan

FTNews, Jakarta— Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan bukan hanya dilihat sebagai pemindahan Ibu Kota tapi lebih dari itu adalah aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Secara sederhana dengan adanya IKN ini akan memunculkan percepatan pembangunan,” kata Maman Abdurahman, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat.

Ia meyakini, adanya Pembangunan IKN di Kalimantan akan memberikan dampak positif bagi seluruh Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat (Kalbar). “Paling tidak, yang pasti adalah infrastruktur,” ucap Maman yang juga Anggota Komisi VII DPR RI sembari menambahkan,  IKN merupakan salah satu yang dia perjuangan.

Lalu dia pun menceritakan kondisi banyak desa yang belum memiliki Listrik. “Banyak desa masih belum memiliki Listrik.  Kenapa bisa terjadi? Itu karena anggaran yang masuk belum mencukupi. Tentu terpukul dong hati saya sebagai orang Kalbar ni,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Partai Golkar.

“Alhamdulillahnya untuk tahun ini Kalbar menerima anggaran 700 miliar untuk listrik saja atau setara dengan 180 desa se-Kalbar. Dan saat ini masih ada sekitar 50-60 desa yang masih belum,” tambahnya.

Kendati masih menjadi ‘PR’, ia berharap kebutuhan listrik ini akan segera terpenuhi dan dinikmati oleh masyarakat Kalbar.

Menurutnya, sejumlah anggota DPR RI asal Kalbar sejak beberapa tahun terakhir sudah berkontribusi pada Kalbar. Salah satunya adalah infrastruktur.

“Itu kita harus akui sekarang. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, itu kan perjuangan individu wakil rakyatnya. Andaikan, misalnya, saya tidak ada, pak Lasarus tidak ada, pak Boiman tidak ada, pak Syarif Abdullah tidak ada. Ataupun kawan-kawan dewan yang lain tidak ada, siapa lagi yang mau memperjuangkan? Artinya hari ini maju atau tidaknya Kalbar itu bergantung pada sosok individual seseorang,” tegasnya.

Dengan demikian ia berharap ke depan agar dapat menaikan level yang sudah ada dengan adanya simbolisasi political will yang ada di Kalimantan, yang tidak hanya sekadar dilihat sebagai daerah yang penuh dengan hutan dan kekayaan alamnya saja.

“Dengan adanya IKN atau simbolisasi negara di Kalimantan, ini adalah prestisius. Makanya waktu itu, saya termasuk yang paling depan mendorong. Syukur alhamdulilah itu direspon secara luar biasa. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga penegakan hukum juga mendukung penuh itu,” katanya.

Maman menyebutkan pemindahan Ibu Kota sebenarnya sudah sejak lama diwacanakan. Namun tak terlaksana lantaran masih terpukau dengan kondisi zona nyaman.

“Nah hari ini, ada Kepala Negara yang berani mengubah pemikiran Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris, nah dengan begini akan melepaskan beban (Jakarta). Agar ke depan kepala daerah tidak lagi berjanji terus tentang penanganan banjir dan sebagainya,” jelasnya.

Lebih dari itu, tujuan pemindahan Ibu Kota adalah pemerataan pembangunan, perataan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia.***