IKN Jadi Magnet Tersendiri Bagi Capres-Cawapres Jualan Kampanye Politik

FTNews, Jakarta — Pembangunan Ibukota Negara (IKN) menjelang dan kini masa kampanye menjadi ‘magnet’ tersendiri bagi tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Ketiga paslon yaitu Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud sama-sama membahas dan menjadikan isu pembangunan IKN sebagai bahan kampanye mereka. Bahkan, ketiganya melakukan kampanye di daerah yang akan menjadi titik nol Nusantara itu.

Yang menarik dari isu yang dijadikan pembahasan kampanye politik mereka adalah soal pro-kontra keberlanjutan megaproyek yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah itu. Dari tiga paslon capres-wapres tersebut, kubu Anies yang jelas terang-terangan menolak keberlanjutan megaproyek zaman Presiden Joko Widodo itu. Sementara kubu Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud keduanya sejak awal ingin menyelesaikan pembangunan IKN tersebut meski dengan sentuhan berbeda.

Seperti diketahui pembangunan IKN ini selain memerlukan diskusi atau perdebatan panjang, karena di sisi lain masih banyak sebenarnya masalah kesejahteraan yang lebih penting dan harus segera ditangani, seperti pendidikan, kesehatan dan masalah lainnya yang ditunggu rakyat.

Kenyataannya, pembangunan kawasan IKN Nusantara sudah berjalan. Dikutip dari kanal Indonesia.go.id menyebutkan Data Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebutkan, hingga 19 Oktober 2023, progres fisik untuk batch 1 sebesar 55,89%.

Adapun pembangunan batch 1 telah dimulai sejak tahun 2020 dengan total 40 paket pekerjaan. Batch 2 progresnya 1,14%, dimulai sejak Maret 2023 dengan total 42 paket.

Beberapa infrastruktur dasar IKN yang diutamakan selesai pada 2024 ialah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN.

Salah satunya, Bendungan Sepaku Semoi dengan progres 98,12% dan telah dilakukan pengisian air awal (impounding), serta pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan target selesai Juli 2024.

Pembangunan jalan tol IKN saat ini sudah berjalan tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 26,4%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 40,2%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 60,2%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2024.

Otorita IKN melaporkan, awal November sejumlah perusahaan melakukan groundbreaking proyeknya di IKN. Sejauh ini sudah ada proyek senilai Rp23 triliun yang groundbreaking di IKN.

Jumlah itu, antara lain Rp20 triliun dari konsorsium dan Rp3 triliun perusahaan lain. Selain itu, segera menyusul groundbreaking Bandara VVIP IKN (yang dibiayai APBN) dan 10 perusahaan lain.

Amanat UU IKN

Dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, dua paslon sepakat akan melanjutkan pembangunan IKN atau kebijakan yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo yaitu Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Sementara Anies-Muhaimin menolak. Sesuai dengan visinya Perubahan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara resmi disahlan DPR dalam rapat paripurna, 3 Oktober 2023. Dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju revisi UU IKN disahkan.

Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan. Sedangkan Fraksi PKS menolak.

Sebagai partai yang mendeclair partai oposisi di parlemen sudang sangat ajar kalau menolak. Karena itu, saat Pilpres 2024 ini, PKS yang mengusung calon presiden Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan, menyatakan menolak IKN.

Anies menyebut bakal mengkaji ulang terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN jika dirinya terpilih menjadi presiden. “Kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies dalam acara Desak Anies di Bandung, Rabu (29/11/2023).

Pengkajian tersebut, menyasar anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, anggaran sebesar Rp460 triliun itu dapat digunakan untuk keperluan anggaran guru PPPK, pembangunan puskesmas, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan sistem ketahanan nasional.

Anies tolak IKN

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN. Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsep green economy karena di sana adalah paru-paru dunia.

Sebagai informasi, PKS merupakan salah satu partai tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Adapun Koalisi Perubahan meliputi PKS, Partai Nasdem, PKB dan Partai Ummat. Sungguh ironis, pasalnya Anies diusung PKB yang jelas-jelas salah satu fraksi yang menyetujui UU IKN.

Pertanyaannya, apakah bukannya menepuk dahi sendiri Muhaimin Iskandar yang notabene menjadi calon wakil presiden pendamping Anies. Secara etika moral dimana rasa negarawan Muhaimin, begitu juga dengan Partai Nasdem, yang juga menyetujui UU IKN.

Masyarakat menilai sendiri

Ibarat nasi sudah menjadi bubur, sulit dan tidak mungkin dapat mengembalikan ke bentuk semula. Artinya, Koalisi Perubahan memang mengambil jalan sendiri, berbeda visi sendiri dengan dua paslon lainnya.

Meski, dalam beberapa kesempatan Anies mengakui dan tidak memungkiri akan melanjutkan program atau kebijakan Jokowi yang sudah dirasakan masyarakat.

Yang jelas, masing-masing paslon pasti tidak membuang apa yang lakukan pemerintahan Jokowi jika realitanya sangat dirasakan masyarakat.

Begitu juga dengan pasangan Ganjar-Mahfud, dimana PDIP jauh sebelumnya memang menggaungkan soal pemindahan ibu kota negara yang relate dengan visi misi Presiden Soekarno.

Calon wakil presiden yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura, Mahfud MD menegaskan, IKN waktu dibuat sudah visible. Dua tahun sebelumnya ditanggapi masyarakat. Setelah itu, dibuat rancangan undang-undang hingga disetujui DPR menjadi UU. Selanjutnya tahap pembangunan.

“UU IKN yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Jika nantinya ada calon pemimpin yang ingin mengubah UU IKN, maka negara jadi kacau. Hati-hati, siapapun kalau membuat undang-undang jangan sampai suatu saat dipersoalkan orang,” tegas Mahfud.

Begitu juga dengan IKN. Kalau misalnya ada calon pemerintahan yang baru. “Nanti kalau saya jadi mau membatalkan undang-undang ini’ negara jadi kacau, jadi tidak ada kepastian. Kalau sudah undang-undang, ya mari kita laksanakan,” ujarnya.

Mahfud komitmen untuk melanjutkan dan mempercepat IKN. Sebab ikut merumuskan UU IKN. Jika menang, pemerintahan Ganjar-Mahfud sepakat akan tetap melanjutkan sesuai dengan rencana-rencana yang ditentukan semula dan mungkin akan dipercepat,” jelasnya.

“”Pemerintah harus pindah sebagian di tahun 2024. Saya kira itu harus kita lakukan agar tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sampai pada titik akhirnya itu bisa dipenuhi,” ujarnya.

Capres Prabowo Subianto sejak awal sudah mendeklair jika terpilih menjadi pemenang Pemilu 2024 akan melanjutkan pembangunan IKN yang sudah berjalan itu.

Prabowo sepakat dengan pasangan Ganjar-Mahfud karena sudah disetujui Undang-Undang pembangunan IKN. Dirinya komitmen untuk menyelesaikan sesuai perintah undang-undang.

Terlepas suka atau tidak suka dengan IKN. Kembali lagi ke UU IKN. Artinya, kita harus tunduk kepada undang-undang. Jadi, jangan hanya ‘jualan perubahan’ sehingga apa yang sudah menjadi kebijakan pemeritahan sebelumnya yang baik dan sudah berjalan sepatutnya dilanjutkan dan itu bukan ‘aib’.

Bicara bahwa ada prioritas yang lebih penting untuk diutamakan tentu saja tidak boleh diabaikan. Artinya, pembangunan fisik IKN tetap harus berjalan, begitu juga dengan pembangun fisik, berupa sarana dan prasarana, termasuk sekolah, kampus dan rumah sakit harus dilakukan. Namun bukan berarti, harus menghentikan pembangunan IKN.*