Kisruh Debat Capres-Cawapres, Emrus Sihombing Tantang KPU

FTNews, Jakarta — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing merasa geram dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berusaha merubah format debat capres-cawapres.

“Seharusnya, KPU tidak bermain-main dengan Undang-undang. Format debat capres-cawapres itu kan sudah ditentukan sesuai dengan UU, mengapa justeru mau diubah. Karena itu, saya menantang debat dengan KPU,” jelas Emrus saat dihubungi FTNews, di Jakarta, Minggu (3/12/2023).

Menurut dia, KPU sebagai lembaga negara seharusnya tunduk kepada undang-undang yang ada. Jangan sebaliknya melakukan kebijakan yang dinilai melenceng dari undang-undang.

Sebagai penyelenggara pemilu, tegas Komunikolog Indonesia itu, KPU jangan merubah format debat capres-cawapres yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan UU seperti yang dilakukan lima tahun lalu.

“KPU justeru jangan sekadar mereduksi, tapi membuat format yang lebih maju lagi. Misalnya, selain melakukan debat antar capres, antar cawapres dan antarcapres-cawapres, tapi ada tambahan lagi antarcapres dengan cawapres rival politiknya,” ujar doktor Komunikasi Politik jebolan Universitas Padjadajaran Bandung itu.

Emrus mengingatkan dengan merubah format debat yang disinyalir akan menghilangkan debat antarcawapres. Itu berarti KPU berpikiran meragukan atau bahkan merendahkan salah satu kandidat.

Kegaduhan di KPU dinilai Emrus jangan sampai masyarakat berpikir KPU cawe-cawe. “Kalau nanti terbukti ikut cawe-cawe karena ada perintah dari luar itu akan terjadi kasus di Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Emrus.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023
2. Jumat, 22 Desember 2023
3. Minggu, 7 Januari 2024
4. Minggu, 21 Januari 2024
5. Minggu, 4 Februari 2024

Berikut tema-tema debat capres-cawapres 2024:

– Debat pertama: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan
Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

– Debat kedua: Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan
Internasional.

– Debat ketiga: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan
Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan,
Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

– Debat keempat: Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan
Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

– Debat kelima: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan
Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID
Society), dan Ketenagakerjaan.***