Mahfud: Netralitas TNI-Polri Sangat Krusial dalam Pemilu

ftnews.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menekankan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menganggap netralitas TNI-Polri sebagai hal yang sangat krusial.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud Md dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (27/9).

“Netralitas TNI-Polri memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu ini. TNI-Polri harus menginternalisasi konsep netralitas ini sejak awal pendidikan mereka dan mempertahankannya selama bertugas, karena peran TNI-Polri adalah untuk kepentingan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan partai politik,” ujar Mahfud.

“Keterlibatan TNI-Polri yang tidak netral dalam proses pemilu dapat mengganggu kualitas demokrasi dan berpotensi menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan memengaruhi legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat,” tambahnya.

Mahfud juga menyoroti peran Polri dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu. Ia menekankan bahwa Polri harus bersatu seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Polri harus menjaga solidaritas, menghindari sekat-sekat internal, nepotisme, dan hal-hal semacamnya. Meskipun tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sudah mencapai lebih dari 70 persen, Polri tetap harus melakukan perbaikan dan reformasi di semua lini organisasi,” ucapnya.

Mahfud menekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan dalam suasana aman. Ia menyoroti bahwa saat ini adalah masa-masa krusial dalam persiapan Pemilu.

“Seluruh aparat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun di daerah, harus bersiap dengan serius, mengingat tahapan pemilu saat ini telah memasuki fase yang sangat penting,” ungkapnya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa fase kampanye dapat menjadi sumber potensi konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus bertindak dengan bijak dan adil dalam menjalankan tugasnya.

“Penegakan hukum harus berlangsung adil, tanpa pandang bulu, dan harus mengedepankan prinsip keadilan. Polri harus beradaptasi dengan inovasi-inovasi di berbagai bidang, dan terus melayani masyarakat dan bangsa Indonesia dengan penuh dedikasi untuk kemajuan negara,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, Polri akan melaksanakan operasi terpusat dengan kode nama ‘Mantap Brata’ untuk memastikan kelancaran Pemilu 2024. Sebanyak 2.130 personel Polri di tingkat Mabes Polri akan terlibat dalam operasi ini.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan dipimpin oleh Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, sebagai Kepala Operasi, dengan bantuan Dankor Brimob Polri, Komjen Anang Revandoko, sebagai Wakil Kepala Operasi,” ungkap Brigjen Ahmad Ramadhan dari Divisi Humas Polri dalam keterangannya pada Selasa (26/9).

Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 222 hari, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelantikan pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Ramadhan menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri.

Sebelas satuan tersebut mencakup Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Mereka akan ditempatkan dalam sembilan satuan tugas yang berbeda untuk menjalankan operasi tersebut.*