FTNews, Jakarta — Isu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan ini semakin hangat diperbincangkan. Terlebih lagi memasuki masa kampanye yang memasuki hari kedua.
Topik IKN menjadi ikon bahkan ‘jualan’ alias ‘bancakan’ dalam janji-janji kampanye para pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang bertarung kepada masyarakat calon pemilih, pendukung atau simpatisan.
Tak heran bila soal IKN ini menjadi saling tuding antar paslon peserta Pilpres 2024. Pro-kontra antar paslon pun terjadi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
Tidak hanya terkait dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membangun kawasan IKN, masalah lingkungan, inprastruktur, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia yang hingga saat ini masih timpang.
Realitasnya pembangunan kawasan IKN Nusantara sudah berjalan. Dikutip dari kanal Indonesia.go.id menyebutkan Data Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebutkan, hingga 19 Oktober 2023, progres fisik untuk batch 1 sebesar 55,89%.
Adapun pembangunan batch 1 telah dimulai sejak tahun 2020 dengan total 40 paket pekerjaan. Batch 2 progresnya 1,14%, dimulai sejak Maret 2023 dengan total 42 paket.
Beberapa infrastruktur dasar IKN yang diutamakan selesai pada 2024 ialah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN.
Salah satunya, Bendungan Sepaku Semoi dengan progres 98,12% dan telah dilakukan pengisian air awal (impounding), serta pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan target selesai Juli 2024.
Pembangunan jalan tol IKN saat ini sudah berjalan tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 26,4%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 40,2%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 60,2%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2024.
Otorita IKN melaporkan, awal November sejumlah perusahaan melakukan groundbreaking proyeknya di IKN. Sejauh ini sudah ada proyek senilai Rp23 triliun yang groundbreaking di IKN.
Jumlah itu, antara lain Rp20 triliun dari konsorsium dan Rp3 triliun perusahaan lain. Selain itu, segera menyusul groundbreaking Bandara VVIP IKN (yang dibiayai APBN) dan 10 perusahaan lain.
Kebijakan Jokowi
Dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, dua paslon sepakat akan melanjutkan pembangunan IKN atau kebijakan yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo yaitu Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Sementara Anies-Muhaimin menolak. Sesuai dengan visinya Perubahan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara resmi disahlan DPR dalam rapat paripurna, 3 Oktober 2023. Dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju revisi UU IKN disahkan.
Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan. Sedangkan Fraksi PKS menolak.
Sebagai partai yang mendeclair partai oposisi di parlemen sudang sangat ajar kalau menolak. Karena itu, saat Pilpres 2024 ini, PKS yang mengusung calon presiden Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan, menyatakan menolak IKN.
Anies menyebut bakal mengkaji ulang terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN jika dirinya terpilih menjadi presiden. “Kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies dalam acara Desak Anies di Bandung, Rabu (29/11/2023).
Pengkajian tersebut, menyasar anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, anggaran sebesar Rp460 triliun itu dapat digunakan untuk keperluan anggaran guru PPPK, pembangunan puskesmas, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan sistem ketahanan nasional.
Anies tolak IKN
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN. Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsep green economy karena di sana adalah paru-paru dunia.
Sebagai informasi, PKS merupakan salah satu partai tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Adapun Koalisi Perubahan meliputi PKS, Partai Nasdem, PKB dan Partai Ummat. Sungguh ironis, pasalnya Anies diusung PKB yang jelas-jelas salah satu fraksi yang menyetujui UU IKN.
Pertanyaannya, apakah bukannya menepuk dahi sendiri Muhaimin Iskandar yang notabene menjadi calon wakil presiden pendamping Anies. Secara etika moral dimana rasa negarawan Muhaimin, begitu juga dengan Partai Nasdem, yang juga menyetujui UU IKN. Masyarakat bisa menilai sendiri.
Ibarat nasi sudah menjadi bubur, sulit dan tidak mungkin dapat mengembalikan ke bentuk semula. Artinya, Koalisi Perubahan memang mengambil jalan sendiri, berbeda visi sendiri dengan dua paslon lainnya.
Meski, dalam beberapa kesempatan Anies mengakui dan tidak memungkiri akan melanjutkan program atau kebijakan Jokowi yang sudah dirasakan masyarakat.
Yang jelas, masing-masing paslon pasti tidak membuang apa yang lakukan pemerintahan Jokowi jika realitanya sangat dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan pasangan Ganjar-Mahfud, dimana PDIP jauh sebelumnya memang menggaungkan soal pemindahan ibu kota negara yang relate dengan visi misi Presiden Soekarno.
Kalau kita cermati bersama pembangunan infrastruktur dan gedung pemerintahan, dan sejumlah sarana penunjang lainnya, termasuk diantaranya rumah sakit serta sarana dan prasarana pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi kawasan IKN begitu akses berup jalan negara dan jalan tol sudah sangat progres dan cepat.
Setidaknya, pemerintahan Jokowi benar-benar mewujudkan visi-misi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan Program Nawacitanya. Kalau bicara ada persoalan lingkungan karena konon studi amdal-nya baru belakangan keluar ya harus diakui.
Menelan ratusan triliunan rupiah dan jangka panjang hingga 2045 memang realistis. Kalau pun sebagian pihak pembangunan IKN tidak relate dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih banyak dibawah garis kemiskinan kita tidak bisa menutup mata.
Mengelola negara yang membantang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduknya yang mencapai 250 juta dengan berbagai geografis, ratusan suku bangsa harus diakui tidak mudah.
Siapa pun presidennya kelak yang saat ini menjadi kontestasi Pilpres, tetap tidak mudah untuk bisa mengakomodasi semua keinginan banyak kepala dan persoalan perut bangsa ini. Semoga perbedaan misi dan visi antar tiga paslon, wajar-wajar saja.
Terpenting selama masa kampanye, janji-janji politik yang disuarakan kepada publik tentu semua memiliki konsekuensi di masa depan. Rakyat pasti akan menagih janji. Selamat berkampanye dan jaga keutuhan NKRI.*
