ftnews.co.id, Jakarta – Menjelang Pemilu 2024, jumlah hoaks akan meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada  peningkatan jumlah hoaks menjelang Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu sebelumnya.
Demikian diungkapkan Menkominfo  Budi Arie Setiadi saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Menurut Budi, untuk menangani masalah penyebaran hoaks di ranah digital tersebut, Kominfo telah menjalin kerjasama dengan Polri.Â
“Nanti soal proses hukum pasti kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk sama-sama kita menangani masalah hoaks di ranah digital,” ujar Budi  di kantornya, Jakarta Pusat.
Budi menjelaskan, terkait pelanggaran hukum para penyebar hoaks, Kominfo akan mengacu UU ITE dan UU Pemilu. Dalam UU Pemilu, juga ada larangan untuk menyebarkan konten fitnah, hoaks, dan sebagainya.
“Kalau soal langkah hukum, tindakan hukum, itu nanti kita lihat kita mengacu pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemilu,†kata Budi.
Bila ditemukan hooks, kata Budi, Kominfo akan mengambil tindakan menurunkan atau take down konten hoaks. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan narasi pemilu yang damai untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Yang pasti kita ingin membangun narasi pemilu damai dan mewujudkan integritas dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pada perhelatan pemilu 2024 ini,” jelas Budi.Â
Sebelumnya,  Kominfo mencatat sepanjang 2022, hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Lalu sepanjang Januari 2023, hingga 26 Oktober 2023, terdapat 98 isu hoaks pemilu. “Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dari tahun lalu,” ujar Budi.
Budi Arie menuturkan hoaks dan disinformasi soal pemilu paling banyak ditemukan beredar di Facebook.
“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak di temukan di platform Facebook yang dimiliki oleh meta platform,” sebutnya.*
