FTNews, Jakarta — Salah satu kebijakan Prabowo-Gibran kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 yang digembar-gemborkan selama masa kampanye yaitu hilirisasi. Kebijakan ini tentu saja, bukan sekadar melanjutkan keberhasilan era Presiden Joko Widodo.
Namun dipastikan ada banyak varian yang dikembangkan Prabowo-Gibran. Yang pasti kebijakan hilirisasi era Jokowi, dalam hal ini hilirisasi mineral, yang mampu mendongkrak nilai tambah ekspor. Sebab, pemerintah tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan sudah menjadi bahan olahan, bahkan bahan jadi atau produk jadi.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pun siap memperluas cakupan program tersebut hingga menyentuh nasib perekonomian rakyat kecil.
Program hilirisasi ini pun termuat dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran. Dalam program bertajuk “8 Misi Asta Cita”, terkhusus pada poin kelima, memuat program “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.”
Program inipun dinilai sebagai langkah berani dari program besar hilirisasi mineral yang digulirkan Presiden Jokowi. Sejauh ini, program hilirisasi mineral yang telah digongkan, terbukti mendongkrak nilai tambah khususnya ekspor mineral.
Dari lompatan keberanian program hilirisasi mineral yang digalakkan Presiden Jokowi, capres Prabowo Subianto sepakat untuk melanjutkan program tersebut.
Dalam catatan sejarah, baru Presiden Jokowi yang bergeming terhadap tekanan asing karena kukuh mempertahankan kebijakan menyetop ekspor mineral mentah.
Terbukti, kata Capres nomor urut 2 itu, tekanan asing itupun bak angin lalu. Selanjutnya, seiring program hilirisasi mineral berjalan ditandai dengan menyetop ekspor nikel, nilai yang didapat jauh lebih besar.
Pada 2017, menurut Prabowo, nilai ekspor produk turunan nikel hanya sekitar US$3,3 miliar. Namun setelah diterapkan kebijakan larangan impor nikel pada 2020, pendapatan dari nikel mencapai US$33,8 miliar pada 2022.
Berpijak dari sukses besar hilirisasi mineral itu, kelak pemerintahan Prabowo-Gibran bakal mempertahankan dan melanjutkan program tersebut. Prinsipnya, capres Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu, mengungkap program hilirisasi berarti menggenjot industrialisasi di dalam negeri.
“Indonesia harus mampu mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, cawapres Gibran Rakabuming Raka menilai program hilirisasi mineral harus diperluas, misalnya meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), melainkan pula sektor perekonomian rakyat lainnya seperti pertanian, perikanan, hingga ekonomi digital.
Untuk hilirisasi sektor SDA, Gibran memastikan akan memproses kelanjutan kebijakan hilirisasi komoditas lain seperti timah, bauksit, hingga tembaga. Kebijakan ini sebenarnya akan bermuara pada industrialisasi di tingkat hilir,” ungkapnya.
Gibran malah menyebut rumus yang sama akan diadopsi terhadap sektor lainnya. “Jadi industrialisasi itu anak kandung hilirisasi mineral, lantas itulah yang kelak memacu roda perekonomian rakyat.
Hilirisasi inipun bakal terjadi pada sektor lainnya, semisal sektor ekonomi digital. “Kita bakal perkuat sisi infrastruktur hingga menyiapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menikmatinya,” kata Gibran.
Ke depan Gibran menginginkan program hilirisasi yang berujung pada industrialisasi di seluruh sektor. Sebab, terbukti mampu mnggerek geliat perekonomian rakyat, terutama terhadap UMKM.
Cawapres pendamping capres Prabowo itu menjelaskan, sedikitnya ada 64 juta UMKM dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Jadi, Gibran menyebut hilirisasi ini bukan sekadar SDA. Tetapi lebih luas, bagaimana merangsang industrialisasi di sisi hilir, termasuk penguatan UMKM yang menjadi basis perekonomian rakyat.
Dengan upaya-upaya tersebut, pasangan Prabowo-Gibran optimistis bisa membawa Indonesia menjadi negara maju, meninggalkan jebakan negara pendapatan menengah. “Kita siap lepas landas,” cetus putra sulung Presiden Jokowi itu.
Hilirisasi kunci RI maju
Prabowo Subianto, kembali menegaskan hilirisasi, anti-korupsi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045 atau saat RI tepat berusia 100 tahun.
Tiga langkah itu, kata Prabowo , merupakan bagian dari strategi konkretnya untuk mewujudkan visi dan misinya jika terpilih sebagai presiden RI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Strategi kami intinya adalah hilirisasi, yang kedua kebijakan yang berani membela rakyatnya sendiri. Satu, kita harus berantas korupsi dari Bumi Indonesia,” kata Prabowo saat berorasi dalam acara deklarasi Gempita mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dia menyampaikan kebijakan anti-korupsi diwujudkan salah satunya dengan menutup celah atau kemungkinan tindakan rasuah terjadi. Strateginya, antara lain menerapkan digitalisasi dalam sistem pengadaan dan penggunaan anggaran negara.
“Kedua, digitalisasi. Kita kurangi kemungkinan-kemungkinan kebocoran pemerintah, sekarang, sudah ada e-katalog, sekarang bisa dibuka, kita akan tahu persis semua barang yang bisa dibeli oleh pemerintah, kita akan tahu harga-harganya, pabrik-pabriknya, kita akan tahu sumber-sumbernya,” kata Prabowo.
Dia berkeyakinan sistem digital itu dapat menutup celah-celah korupsi misalnya seperti mark up atau penggelembungan harga dari harga aslinya. Sementara itu, terkait hilirisasi, Prabowo menyebut sederhananya itu dimaknai sebagai Indonesia mengolah sendiri sumber daya alamnya.
“Kekayaan kita, bahan baku kita, harus diolah di Indonesia. Kita tidak ingin mengizinkan kekayaan kita, bahan-bahan kekayaan kita dijual murah ke bangsa lain tanpa diolah di Indonesia,” kata Capres nomor urut 2 itu.
“Tetapi tidak hanya itu, produk-produk pertanian, kelapa sawit, karet, ikan, udang, rumput laut, ini kalau diolah nilainya bisa ribuan persen. Ini adalah peta menuju Indonesia makmur,” kata dia.
Prabowo juga menyebutkan, akan memprioritaskan hilirisasi produk hasil bumi dari Indonesia. Hilirisasi itu membutuhkan investasi mencapai 545,3 miliar dollar AS. Sebanyak 431 miliar dollar di antaranya masuk ke dalam sektor mineral dan batubara.
Prabowo juga berjanji melanjutkan rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Indonesia menjadi penghasil baterai unggulan di dunia dengan hilirisasi nikel. Nikel menjadi salah satu komponen penting dalam baterai untuk produksi mobil listrik.
”Tahun 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor nikel sebagai bahan mentah. Tidak sampai dua tahun, penghasilan kita naik 10 kali lipat menjadi 33,3 miliar dolar AS karena hilirisasi produk nikel,” paparnya.
Apalagi, Prabowo menyebutkan, cadangan nikel di Indonesia mencapai 23,7 persen dari cadangan nikel dunia. Jumlah ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Australia sebesar 21,5 persen, Brasil (12,4 persen), dan Rusia (8,6 persen).
”Kalau diolah, naiknya bisa 1.000 persen. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peta menuju Indonesia makmur. Ini pekerjaannya luar biasa, kita harus bertekad, sudah terlalu lama kita beli barang-barang dari bangsa lain. Kita harus mulai bikin mobil sendiri,” ujarnya.
Dorong investor lokal
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat presiden terpilih harus mempunyai komitmen untuk melanjutkan hilirisasi dengan melakukan perbaikan dan evaluasi total. Perbaikan itu seperti evaluasi dominasi investasi China di kebijakan hilirisasi.
“Misalnya bagaimana dominasi investor China itu agar ada keseimbangan. Bisa diundang investor asing dari negara lainnya atau saya berharap para pengusaha tambang nikel itu bisa didorong perseorangan atau grup untuk mendirikan perusahaan smelter,” katanya.
Menurut Fahmy, dengan lebih banyak pengusaha lokal yang mendirikan perusahaan smelter, Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak. Selain itu, hal ini juga dapat membuka lapangan kerja. “Kalau China kan sebagian (tenaga kerjanya) dibawa sendiri dari China kan”.
Selain itu, ia juga mendorong presiden terpilih untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan dalam hilirisasi. Menurutnya, tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak memerlukan kualifikasi keterampilan yang tinggi.
“Saya kira untuk smelter tidak ada yang sulit yang membutuhkan kualifikasi keterampilan yang tinggi. Pemerintah pusat dan daerah bisa mempersiapkan tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan, keterampilan seperti apa,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Fahmy yaitu dengan mendirikan sekolah vokasi di Halmahera. Nantinya, lulusan dari sekolah tersebut dapat disalurkan untuk bekerja di smelter.*
